[ English ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ >> PAJAK PENGHASILAN
 

Pajak Penghasilan (PPh)

1. Apa landasan hukum pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia?
· Landasan hukum formal
· Landasan Hukum material
2. Siapakah yang merupakan Subjek Pajak?
· Jenis-jenis subjek pajak
· Subjek pajak dalam negeri
· Subjek pajak luar negeri
· Pengertian Badan
· Pengertian Bentuk Usaha Tetap
· Pengecualian Subjek Pajak
3. Apa Objek Pajak Penghasilan?
· Pengertian penghasilan
· Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap
· Pengecualian Objek Pajak
4. Bagaimanakah cara menghitung Penghasilan Kena Pajak?
· Untuk Wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan
· Untuk Wajib pajak dalam negeri yang menggunakan Norma Penghitungan
· Untuk Wajib-wajib pajak tertentu
· Penyusutan dan amortisasi
· Penghasilan Tidak Kena Pajak
· Pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya
5. Berapakah Tarif Pajak Penghasilan?
· Untuk Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
· Untuk Wajib pajak Badan dalam Negeri dan bentuk Usaha tetap
· Untuk wajib pajak Luar Negeri
6. Bagaimanakah cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25)?
7. Bagaimanakah cara menghitung Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun?
8. Adakah fasilitas pajak untuk Pajak Penghasilan?
9. Pertanyaan lain?


Landasan Hukum Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan

Ketentuan Hukum Formal (mengatur mengenai tata cara dan prosedur, serta sanksi):
* Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Hukum Material (antara lain mengatur mengenai subjek pajak,objek pajak, tarif pajak, dan penghitungan pajak ):
*
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

atas..

Subjek Pajak Penghasilan:

Subjek Pajak menurut Jenisnya:
1. Orang Pribadi;
2. Badan;
3. Warisan yang belum dibagi; dan
4. bentuk usaha tetap.

atas..

Badan:
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

atas..

Bentuk usaha tetap (BUT):
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a.
tempat kedudukan manajemen;
b.
cabang perusahaan;
c.
kantor perwakilan;
d.
gedung kantor;
e.
pabrik;
f.
bengkel;
g.
pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
h.
perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
i.
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
j.
pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
k.
orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
l.
agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.











 

 

atas..

Penggolongan Subjek Pajak menurut Statusnya:
a. Subjek Pajak Dalam Negeri:

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
   
b. Subjek Pajak Luar Negeri:
a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

atas..

Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan:
Mereka-mereka yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan adalah:

a. Badan perwakilan negara asing;
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  2) tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.


atas..

Objek Pajak Penghasilan
Yang merupakan Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dan anak-anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan suami (untuk isteri), penghasilan bapaknya (untuk anak yang belum dewasa).

atas..

Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Yang menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah:
a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.


atas..

Pengecualian Objek Pajak Penghasilan
Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:
a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
  2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

 

atas..

Cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak

Untuk mendapatkan penghasilan Kena Pajak dilakukan penghitungan sebagai berikut:
a. Untuk Wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan:
Pertama, dicari dulu penghasilan neto, yaitu dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan, yang dapat berupa:
a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e) kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g) biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

atas..

Tarif Penyusutan:

Kelompok Harta
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan
Metode Garis Lurus
Metode Saldo Menurun
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
4 tahun
25%
50%
Kelompok 2
8 tahun
12,5%
25%
Kelompok 3
16 tahun
6,25%
12,5%
Kelompok 4
20 tahun
5%
10%
 
II. Bangunan
Permanen
20 tahun
5%
--
Tidak
10 tahun
10%
--
 

Penyusutan dimulai pada bulan perolehan harta berwujud.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud di atas didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

atas..

Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar:

a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuh-nya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak.

Biaya yang boleh dibebankan dan tidak boleh dibebankan oleh Bentuk Usaha Tetap dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap:
a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
  1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
  2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
  3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

atas..

b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto:
Penghasilan Netonya dicari dengan mengalikan besarnya persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan perdaran atau penghasilan bruto.

c. Untuk beberapa Wajib Pajak Tertentu:
Untuk beberapa Wajib Pajak tertentu, misalnya Wajib Pajak yang usahanya di bidang usaha penerbangan dan pelayaran luar negeri, jasa konstruksi untuk kasus-kasus tertentu, penghasilan netonya dihitung berdasakan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

d. Untuk Wajib Pajak Luar Negeri, kecuali Bentuk Usaha Tetap
Besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan Penghasilan Bruto.

atas..

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menyelenggarakan pembukuan
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
6. jumlah yang melebihi kewajaran yang diba-yarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perun-dang-undangan di bidang perpajakan.

atas..

Tarif Pajak Penghasilan
Besarnya Tarif pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
   
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 5%
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 10%
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 15%
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 25%
di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 35%

atas..

b. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
10%
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
15%
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
30%

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

c. Untuk Wajib Pajak luar negeri
Tarif Pajak untuk wajib Pajak Luar Negeri adalah sebesar 20% dari bruto, atau tarif berdasarkan Perjanjian Perpajakan yang berlaku untuk Wajib Pajak luar Negeri yang berkenaan.

d. Untuk beberapa jenis penghasilan tertentu Tarif Pajaknya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya untuk penghasilan berupa hadiah undian/lotere sebesar 25% dari bruto, untuk bunga deposito, tabungan, dan SBI sebesar 20% dari bruto.

atas..

Pajak Penghasilan Pasal 25
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22 serta Pajak Penghasilan Pasal 23; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebelum SPT disampaikan:
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap Pajak Penghasilan terutang dalam tahun pajak yang berkenaan.

atas..

Penghitungan Pajak pada Akhir Tahun
Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang pada akhir tahun, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa:

a. pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan;
b. pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
c. pemotongan PPh Pasal 23 pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa;
d. pajak yang dibayar atau terutang (PPh Pasal 24) atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan;
e. pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.
f. pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan Kantor Pusat yang dianggap sebagai penghasilan Bentuk Usaha Tetapnya.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak..

Apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak,maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (duapuluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

atas..

Fasilitas Perpajakan
Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan (dilakukan selama 6 tahun, masing-masing 5%);
b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.


atas..

  [ FAQ POTPUT ] [ FAQ PPN ]
 
 
 
[ Layanan Jasa ] [ Klien ] [ Rekan ] [ Imbalan Jasa ] [ Seminar ] [ Buku ] [ FAQ ] [ Berita ] [ Info Pajak ] [ Contact Us ]
Klik Berita Untuk Hot News.. Klik Contact Us untuk menghubungi kami..
© 2001 - 2008, Jaja Zakaria & Rekan. All Rights Reserved